Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk kekerasan dan penindasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap muslim Rohingya. Tindakan militer pemerintah Myanmar tersebut adalah bentuk kebiadaban dan anti kemanusiaan.
"Rohingya itu, MUI melihatnya sebagai sebuah perbuatan biadab anti kemanusiaan. Tapi juga perbuatan yang bisa menimbulkan pemicu kebencian yang menimbulkan masalah SARA," Sekjen MUI Pusat Muhammad Ichwan Sam usai acara milad MUI ke-37 di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2012).
Karena itu, Ichwan mengatakan, MUI meminta perhatian PBB, ASEAN dan pemerintah Indpnesia dengan satu kesadaran bahwa jika dibiarkan, krisis di Rohingya bisa mengarah kepada isu agama. Padahal menurutnya, konflik yang menimpa muslim Rohingya bukanlah isu agama.
"MUI melihat ini bukan semata-mata isu agama. Masalahnya menyangkut masalah agraria, pembagian tanah, ada masalah etnis di mana ada tarik menarik lebih dari 100 etnis," tuturnya.
Menurut Ichwan, ada dua hal yang penting yaitu melupakan sejarah dalam masalah Rohingya, yaitu sejarah Rohingya dari manapun datangnya adalah bagian dari sejarah suku Burma bangsa Myanmar.
"Apapun penyebabnya, kita sudah ada pada era beradab, era demokrasi, era persamaan hak asasi manusia, di mana dunia menghormati hak-hak atas manusia, dunia menghormati demokrasi, dunia menghormati perbedaan etnis. Tidak ada politik rasis, maka pemerintah Myanmar harus mengendorse perubahan terhadap etnis Rohingya ini," jelasnya.
"Apalagi kita tahu Myanmar baru saja diterima sebagai ASEAN. Kita minta pemimpin ASEAN untuk ambil tindakan yang tidak standar. Sebagian besar yang melihat masalah Rohingya sebagai masalah dalam negeri, itu salah,"pungkas Ichwan.
"Rohingya itu, MUI melihatnya sebagai sebuah perbuatan biadab anti kemanusiaan. Tapi juga perbuatan yang bisa menimbulkan pemicu kebencian yang menimbulkan masalah SARA," Sekjen MUI Pusat Muhammad Ichwan Sam usai acara milad MUI ke-37 di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2012).
Karena itu, Ichwan mengatakan, MUI meminta perhatian PBB, ASEAN dan pemerintah Indpnesia dengan satu kesadaran bahwa jika dibiarkan, krisis di Rohingya bisa mengarah kepada isu agama. Padahal menurutnya, konflik yang menimpa muslim Rohingya bukanlah isu agama.
"MUI melihat ini bukan semata-mata isu agama. Masalahnya menyangkut masalah agraria, pembagian tanah, ada masalah etnis di mana ada tarik menarik lebih dari 100 etnis," tuturnya.
Menurut Ichwan, ada dua hal yang penting yaitu melupakan sejarah dalam masalah Rohingya, yaitu sejarah Rohingya dari manapun datangnya adalah bagian dari sejarah suku Burma bangsa Myanmar.
"Apapun penyebabnya, kita sudah ada pada era beradab, era demokrasi, era persamaan hak asasi manusia, di mana dunia menghormati hak-hak atas manusia, dunia menghormati demokrasi, dunia menghormati perbedaan etnis. Tidak ada politik rasis, maka pemerintah Myanmar harus mengendorse perubahan terhadap etnis Rohingya ini," jelasnya.
"Apalagi kita tahu Myanmar baru saja diterima sebagai ASEAN. Kita minta pemimpin ASEAN untuk ambil tindakan yang tidak standar. Sebagian besar yang melihat masalah Rohingya sebagai masalah dalam negeri, itu salah,"pungkas Ichwan.
( rmd / rmd )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Insert your comment,please!